Tim Terpadu dan AISWM Terus Perjuangkan Tutup Degeuwo

Rabu, 22 Februari 2012 10:38

NABIRE – Tim Terpadu Penambangan Liar di Sungai Degeuwo dan Aliansi Intelektual Suku Wolani Moni (AISWM) terus memperjuangkan penutupan penambangan emas ilegal di sepanjang Sungai Degeuwo. Baik Tim Terpadu maupun AISWM juga selalu memperjuangkan misi kemanusiaan dan keselamatan lingkungan hidup di sepanjang Sungai Degeuwo. Hal ini seperti dituturkan Ketua Tim Terpadu, John Kobepa, saat bertandang ke redaksi, Senin (20/2) kemarin.
Lebih lanjut dikatakan, hasil kerja Tim Terpadu dan AISWM selalu dilaporkan hingga ke tingkat provinsi. Baik itu kepada gubernur, DPRP, MRP. Sementara itu dari sejumlah pihak lembaga swadaya masyarakat mendesak untuk terus mengusut tuntas dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum pengusaha ilegal yang diduga ‘diamankan’ oleh Pemda Paniai.
Kondisi yang terjadi saat ini di sepanjang penambangan emas di Sungai Degeuwo, lanjut Kobepa, menuntut pemerintah Kabupaten Paniai untuk segera mencarikan solusi. Pihaknya berharap, sebelum bupati dan wakil bupati meletakkan jabatan, untuk segera mencari solusi atas persoalan yang terjadi di sepanjang Sungai Degeuwo tersebut.
“Tadi di Enarotali juga sempat digelar demo damai menuntut segera mencari solusi untuk mengamankan manusia dan lingkungan hidup di daerah Degeuwo. Kami juga harapkan agar bupati dan wakil bupati sebelum meletakkan jabatan harus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Karena dampaknya cukup besar,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Kobepa, Tim Terpadu dan AISWM juga mempunyai tuntutan yang sama. Pihaknya meminta kepada Bupati Paniai, Ketua DPRD Paniai, Kapolres Paniai untuk menggelar pertemuan. Tujuannya, mencari solusi atas persoalan yang terjadi di sepanjang Sungai Degeuwo.
“Kami juga telah menyurati Kapolda Papua agar pemerintah daerah dan pengusaha ilegal bertanggung jawab atas seluruh kerusakan lingkungan, air, maupun tanah. Masyarakat telah dirugikan, jadi kalau mau dinilai dengan uang bisa lebih dari 1 milyar rupiah. Karena apa yang terjadi di sepanjang Sungai Degeuwo itu dinilai telah melanggar UU lingkungan hidup, UU Otsus maupun UU pertambangan,” papar John Kobepa.
Disinggung agenda saat ini, kata Kobepa, tengah menunggu ketua tim dan rombongan dari Jayapura yang akan datang ke Nabire untuk mengambil langkah-langkah untuk tindakan selanjutnya jika pemerintah daerah tidak merespon persoalan ini.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di sepanjang Sungai Degeuwo untuk tetap tenang. Tim Terpadu dan AISWM akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di sepanjang Sungai Degeuwo. Dan terus mendesak pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan di Degeuwo. (ros)

Add comment

JComments

Opini

Pansus Kepegawaian Untuk Siapa ?
Senin, 17 Oktober 2011
*Oleh : Nelles Dogomo Pada tanggal 20 September 2011 melalui sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mengesahkan setidaknya tiga surat keputusan tentang Panitia... Selengkapnya...

Artikel

Integritas Seorang Pemimpin
Kamis, 24 Maret 2011
Oleh : Topilus B.Tebai Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan.Berdasarkan ini, patutlah kita sebagai masyarakat mempertanyakan integritas para... Selengkapnya...