Ketua KPU Intan Jaya Tanggapi Berita Sumber Tak Jelas

Jumat, 17 Februari 2012 13:43

NABIRE – Ketua KPU Intan Jaya, Wenslaus Zonggonau, SE angkat bicara menanggapi berita dengan sumber yang tidak jelas identitasnya. Kata Wens, pernyataan sumber berita yang berbiara soal honor PPD/PPS Intan Jaya yang belum dibayar, sosialisasi dan soal independensi KPU Intan Jaya dalam menggelar Pilkada, adalah hal yang patut dipertanyakan.
“Sumber berita dengan judul Honor PPD/PPS Intan Jaya Belum Dibayarkan seperti yang dilansir media ini, Kamis (16/2), itu tidak jelas identitasnya. Tak hanya itu apa yang dibicarakan menyangkut soal KPU Intan Jaya juga tidak mendasar,” tutur Wens saat bertandang ke redaksi, tadi malam.
Lebih lanjut dikatakan Wens, jika sumber tadi menyatakan bahwa honor PPD/PPS itu belum dibayarkan, itu adalah tidak benar. Wens menjelaskan, sesuai Permendagri No. 54, KPU Intan Jaya tidak mengurus masalah honor, tetapi soal honor menjadi tugas dari bendahara pengeluaran Pilkada Intan Jaya.
Terkait soal honor PPD/PPS khusus untuk Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Ketua KPU Intan Jaya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sekretaris dan bendahara PPD di 4 distrik, masing-masing di Distrik Homeo, Wandai, Mbaindoga dan Agisiga, telah membuka rekening untuk pengurusan honor PPD/PPS tersebut. Sementara 2 distrik lainnya, yakni Distrik Sugapa dan Hitadipa belum membuka rekening. Bendahara pengeluaran Pilkada Intan Jaya telah mentransfer honor untuk 2 bulan (November dan Desember 2011) ke rekening yang telah dibuka. Sementara untuk honor bulan Januari 2012 belum dibayarkan karena dana belum keluar. Tak hanya honor PPD/PPS, anggota KPU Intan Jaya juga belum mendapatkan honornya.
“Sementara untuk agenda Pilkada Gubernur, honor PPD/PPS belum dibayarkan karena dana belum diturunkan dari KPU Provinsi Papua. Dengan alasan tahapan Pilkada Gubernur belum berjalan karena masih menunggu Perdasus/Perdasi,” jelasnya.
Disinggung pernyataan sumber yang menyatakan belum dilakukannya sosialisasi, jawab Wens, sosialisasi sudah dilakukan setelah pelantikan PPD/PPS. Bahkan KPU Intan Jaya juga telah melaksanakan rapat kerja (Raker) PPD/PPS se-Kabupaten Intan Jaya.
“KPU Intan Jaya telah menurunkan koordinator wilayah (Korwil) masing-masing distrik untuk sosialisasi dan membuka pendaftaran PPD/PPS untuk Pilkada Kabupaten Intan Jaya,” kata Wens.
Sedangkan untuk sosialisasi umum di tingkat Kabupaten Intan Jaya, sudah dilaksanakan di Sugapa pada tanggal 13 Januari 2012. Saat sosialisasi itu juga menghadirkan KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Korwil Dapil V, Cipto Wibowo, S.Pd, MM. Sosialisasi saat itu juga dihadiri Penjabat Bupati Intan Jaya, Ketua Komisi A DPRD Intan Jaya mewakili unsur pimpinan DPRD Intan Jaya, Ketua Panwas Intan Jaya, para ketua Parpol, para calon kandidat. Sosialisasi juga dihadiri 500-an warga masyarakat Intan Jaya. Acara sosialisasi itu dilakukan secara seremoni nasional dan seremoni adat berupa bakar batu.
“Saudara yang komentar di koran ini datang dari lubang mana, sampai tidak tahu perkembangan ?” kata Wens mempertanyakan.
Berbicara soal independensi lembaga KPU Intan Jaya, jelas Wens, KPU Intan Jaya tidak pernah memihak siapa pun. Kandidat yang mencalonkan diri pada Pilkada Intan Jaya adalah putra-putra asli Intan Jaya, tidak ada orang dari luar Intan Jaya yang ikut mendaftarkan diri.
“Kalau ada bukti yang jelas soal ketidakindependensian KPU Intan Jaya, silahkan lapor ke Panwas untuk diproses lanjut. Jangan asal menuduh orang,” tuturnya.
Wens meminta kepada oknum yang menjadi sumber berita itu memberikan identitas nama jelas, bukan dengan menggunakan nama orang lain. Wens menilai, apa yang dilakukan oleh sumber yang tidak jelas identitasnya ini justeru dipandang sebagai upaya memprovokasi jalannya Pilkada Intan Jaya.
“KPU Intan Jaya tidak pernah memihak kandidat tertentu, Saudara kapan pernah berkoordinasi dengan KPU. Karena kami selalu ada di kantor KPU di Intan Jaya,” tegas Wens. (ros)

Comments

0 #2 aner Danaubega 2012-03-07 21:34

kami masyarakat Moni Kabupaten Intan Jaya mengharapkan menyegakan keadilan yang sebenar-benarnya dalam pembayaran honor maupun dalam pilkada ini, karna dengan masalah honor ada yang bisa mengporvokasi kepada PPD/PPS sehingga moment ini tidak di manfaatkan oleh pihak lain

Quote

0 #1 wenas kobogau 2012-02-19 12:41

Untuk kami masyarakat Intan Jaya tidak boleh menjelekan nama orang dengan identitas yang tidak jelas, kalau bisa tolong bicarakan secara keluarga.karena ini Kabupaten kita dan untuk kita sendiri mari membangun kebersamaan dengan akal sehat.

Amakanee....Amolee...Amanoo...Nimomee...Koyaoo...Kaonak.

Quote

Refresh comments list
RSS feed for comments to this post

Add comment

JComments

Opini

Pansus Kepegawaian Untuk Siapa ?
Senin, 17 Oktober 2011
*Oleh : Nelles Dogomo Pada tanggal 20 September 2011 melalui sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mengesahkan setidaknya tiga surat keputusan tentang Panitia... Selengkapnya...

Artikel

Integritas Seorang Pemimpin
Kamis, 24 Maret 2011
Oleh : Topilus B.Tebai Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan.Berdasarkan ini, patutlah kita sebagai masyarakat mempertanyakan integritas para... Selengkapnya...