Ketua AMPTPI Kritisi Persoalan Pendidikan dan Kesehatan di Biandoga

Kamis, 26 Januari 2012 06:57

NABIRE - Thobias Bagubau, Ketua DPC Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) Kabupaten Jayapura, mengkritisi persoalan pendidikan dan kesehatan di Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya, khususnya di Kampung Pagamba. Baik bidang pendidikan maupun kesehatan di daerah itu, perlu perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait.
Dari pantauannya saat turun ke lapangan, kata Thobias, ada sejumlah hal yang patut disayangkan yang ditemuinya di SMPN Biandoga Kampung Bagamba. Informasi dari Thobias, di sekolah itu ada dualisme kepala sekolah (Kepsek). Dari 2 orang yang mengklaim sebagai Kepsek, tidak diketahui mana Kepsek yang sebenarnya.
“Pertanggungjawaban kedua Kepsek itu tidak jelas, maka yang sebenarnya menjadi Kepsek di SMP itu,” tuturnya.
Adanya dualisme Kepsek ini, lanjut Thobias, imbasnya dirasakan oleh sekitar 32 siswa di sekolah itu. Karena puluhan siswa yang telah mengikuti ujian pada akhirnya harus kecewa karena tidak lulus.
“Hal ini saya lihat merupakan perbuatan yang langgar HAM. Ini sangat disayangkan dan saya sebagai anak daerah saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini,” tuturnya.
Dirinya mempertanyakan alasan apa Dinas P dan P setempat tidak menempatkan Kepsek yang mempunyai sertifikat supaya ada pertanggungjawaban. Kondisi yang terjadi ini, tuturnya, tentu merugikan masyarakat karena sekitar 32 anak-anak mereka tidak lulus.
Tak hanya persoalan dualisme Kepsek, lanjut Thobias, kondisi sekolah juga sudah sangat memprihatinkan. Terlihat rumput di SMP itu sudah meninggi dan terlihat juga lingkungan yang tidak terjaga. Selain tidak berpagar, kini sekolah itu terlihat seperti kandang ternak.
Dengan Terkait persoalan ini, dirinya mendesak Bupati Intan Jaya dan Dinas P dan P Intan Jaya untuk melihat dan menempatkan Kepsek yang layak yang bisa bertanggungjawab.
“Saya desak bupati dan Dinas P dan P dalam waktu dekat ganti 2 orang yang mengaku sebagai Kepsek dan tempatkan Kepsek yang layak. Setelah itu saya juga berharap bupati dalam waktu dekat bisa kunjungi sekolah itu untuk melihat dari dekat kondisi yang ada,” tuturnya.
Lebih jauh dikatakan Thonias, personil di Dinas P dan P bertugas kontrol semua sekolah di Intan Jaya. Dengan melihat dimana guru-guru kekurangan, mengajar yang baik, bukan hanya memberikan gaji tanpa ada perhatian.

Pustu Tanpa Tenaga Medis

Nasib yang sama juga dialami bidang kesehatan di Kampung Pagamba. Pustu yang telah dibangun sejak sekitar tahun 2007 lalu tapi sampai sekarang ini Dinas Kesehatan belum menempatkan tenaga medisnya di sana.
“Saya juga berharap Kadinkes upayakan tenaga medis 5 orang untuk melayani masyarakat di Pagamba. Saya temukan berbagai penyakit seperti malaria, diare, kematian bayi yang cukup tinggi, karena tidak ada tenaga medis sehingga mereka tidak bisa berobat,” tuturnya.
Lanjutnya, untuk menyelamatkan masyarakat, pemerintah daerah upayakan dan lihat kondisi ini sesuai visi misi Dinkes Provinsi Papua guna tingkatkan dan selamatkan umat Tuhan di Pagamba. Jika persoalan ini diabaikan, penyakit akan meningkat dan korban akan bertambah.
“Jika kedua persoalan ini, baik persoalan pendidikan maupun kesehatan, dinas di daerah tidak mampu menangani, biar dari provinsi yang menangani,” tuturnya. (ros)

Add comment

JComments

Opini

Pansus Kepegawaian Untuk Siapa ?
Senin, 17 Oktober 2011
*Oleh : Nelles Dogomo Pada tanggal 20 September 2011 melalui sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mengesahkan setidaknya tiga surat keputusan tentang Panitia... Selengkapnya...

Artikel

Integritas Seorang Pemimpin
Kamis, 24 Maret 2011
Oleh : Topilus B.Tebai Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan.Berdasarkan ini, patutlah kita sebagai masyarakat mempertanyakan integritas para... Selengkapnya...