Bangun PLTU, Terkendala Pembebasan Tanah

Rabu, 22 Februari 2012 10:41

NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire terkendala dalam pembebesan tanah milik warga untuk pembangunan PLTU. Asisten II Sekta Nabire, Benny Karet, SH, MAP, beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah terkendala untuk membebaskan tanah dikarenakan tidak ada jaminan kepemilikan tanah yang jelas. Menurut dia, sebagian warga pemilik tanah memiliki sertifikat dan sebagiannya tidak memiliki sertifikat.
“Inikan tanah hak ulayat yang penguasaannya itu marga atau klien tidak perorang, sehingga sangat sulit untuk nanti kita berhadapan. Sebentar menyelesaikan kepada yang satu, marga yang satu bilang dia punya, marga yang berikutnya datang bilang dia punya. Jadi kepastian kepemilikan itu sangat susah sekali di Papua pada umumnya,” katanya.
Dirinya menambahkan, pemerintah berencana membebaskan tanah 40 hektar untuk membangun PLTU berkapasitas 14 Mega Watt April mendatang. Sebelumnya PLN Nabire telah berencana membangun PLTU pada Januari 2012 namun tertunda dikarenakan pembebasan tanah adat. Mega proyek ini dari pemerintah pusat untuk 2 daerah di Papua yakni Kotamadya Jayapura dan Kabupaten Nabire. (ros/ist)

Add comment

JComments

Opini

Pansus Kepegawaian Untuk Siapa ?
Senin, 17 Oktober 2011
*Oleh : Nelles Dogomo Pada tanggal 20 September 2011 melalui sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mengesahkan setidaknya tiga surat keputusan tentang Panitia... Selengkapnya...

Artikel

Integritas Seorang Pemimpin
Kamis, 24 Maret 2011
Oleh : Topilus B.Tebai Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan.Berdasarkan ini, patutlah kita sebagai masyarakat mempertanyakan integritas para... Selengkapnya...