KNPB Wilayah Nabire Tolak UP4B

Rabu, 22 Februari 2012 10:34

NABIRE – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire mengatasnamakan rakyat Papua menolak dengan tegas program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Tak hanya produk UP4B yang ditolak, KNPB juga meminta segera menghentikan Pilgub Papua 2012-2017, hentikan pembangunan pemerintahan NKRI di Tanah Papua, hentikan pemekaran provinsi, kabupaten/kota, distrik serta kampung di Tanah Papua. KNPB juga meminta agar pemerintah NKRI segera mengambil kemauan politik dan menyelenggarakan referendum di Tanah Papua.
Hal ini seperti dikatakan Ketua Umum KNPB Wilayah Nabire, Sadrak Kudiai yang didampingi juru bicara KNPB Timika yang juga perwakilan KNPB pusat, Romario Yatipai, saat jumpa pers di Asrama Odewo Yokoka Yamewa, di Kalibobo, Senin (20/2) kemarin.
“KNPB sebagai media nasional maupun internasional saat ini sedang menyelenggarakan aksi baik skala nasional maupun internasional. Dan seruan yang sama disampaikan kepada publik, saat ini KNPB menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa tawaran yang diberikan oleh pemerintah Jakarta kepada rakyat Papua tidak memuaskan. Saat ini rakyat Papua sedang tidur, makan, minum di atas bara api. Kami rakyat Papua menolak tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” kata Sadrak Kudiai.
Lebih lanjut dikatakan Sadrak, KNPB menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa pihaknya menolak dengan tegas tawaran-tawaran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. Rakyat Papua ingin merdeka, maka itu rakyat Papua meminta Presiden SBY untuk melaksanakan referendum baik itu dari pemerintah pusat maupun internasional.
Hal senada juga dikemukakan juru bicara KNPB Timika, Romario Yatipai. Kata Romario, aksi penolakan UP4B digelar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aksi turun ke jalan juga dilakukan di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua. “Hal yang sama sebenarnya juga akan dilakukan oleh KNPB wilayah Nabire. Hanya saja karena hal teknis aksi tidak bisa dilaksanakan, kita hanya menggelar jumpa pers,” tambah Romario.
Penolakan UP4B ini, kata Romario, karena produk-produk yang ditawarkan kepada rakyat Papua untuk menyembuhkan sakit hatinya bangsa Papua dari negara itu tidak sesuai. Karena memang latar belakang orang Papua pada awalnya mau merdeka.
“Perjuangan mau berdaulat mau merdeka ini sudah direkayasa melalui New York Agreement, Perjanjian Roma maupun Pepera. Resolusi Pepera itu sudah tercatat disana bahwa Indonesia bangun orang Papua selama 25 tahun, mempersiapkan SDM dan segala macamnya,” ujar Romario.
Masih dikatakan Romario Yatipai, ada dua lembaga besar internasional yang sedang mempersiapkan untuk mengantar persoalan Papua ke Mahkamah Internasional. Mekanisme yang dituntut harus digelar referendum sebagai solusi. Referendum sebagai solusi dan demokrasi damai, karena tidak merugikan siapa-siapa, karena yang menentukan adalah orang yang bermasalah.
“Secara tegas kami nyatakan UP4B kami tolak. Dan kami katakan bahwa UP4B kenapa dirancang oleh militer, itu pertanyaan besar. Yang harus jalankan roda pemerintahan itu siapa, terus UU Otsus mau taruh dimana karena ada bawa datang UP4B,” kata Romario Yatipai.
Sementara dalam siaran pers yang dikeluarkan KNPB Wilayah Nabire, dituliskan, berdasarkan fakta sejarah panjang bangsa Papua, status wilayah Papua Barat dan status politik West Papua telah direkayasa. Ketika Bangsa Papua mempersiapkan diri untuk membentuk suatu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat tahun 1961.
“Kami perlu beritahukan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara di dunia bahwa kami adalah suatu bangsa yang besar. Mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertahankan integritas kebangsaan, memperoleh hak politik dan membentuk negara yang berdaulat seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi,” ujarnya dalam siaran persnya. (ros)

Add comment

JComments

Opini

Pansus Kepegawaian Untuk Siapa ?
Senin, 17 Oktober 2011
*Oleh : Nelles Dogomo Pada tanggal 20 September 2011 melalui sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mengesahkan setidaknya tiga surat keputusan tentang Panitia... Selengkapnya...

Artikel

Integritas Seorang Pemimpin
Kamis, 24 Maret 2011
Oleh : Topilus B.Tebai Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan.Berdasarkan ini, patutlah kita sebagai masyarakat mempertanyakan integritas para... Selengkapnya...