Bawaslu Putuskan Sejumlah TPS Lakukan PSU

NABIRE – Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Nabire akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal ini seperti tertuang dalam surat Bawaslu Nabire nomor 264/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020, perihal hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara pada beberapa TPS di Distrik Nabire (rekomendasi pemungutan suara ulang) yang dialamatkan kepada Ketua KPU Nabire.

Informasi dari sumber di dalam lingkungan KPU Nabire, PSU rencana akan digelar pada Senin (14/12) mendatang.

Di dalam surat Bawaslu Nabire disebutkan, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 saat proses pemungutan suara di beberapa TPS terjadi sejumlah kejadian.

Diantaranya, pertama, terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (mobilisasi massa).

Hal ini terjadi di TPS 15 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire.

Kejadian kedua, anggota KPPS yang bertugas di TPS tidak lengkap.

Hal ini terjadi di TPS 29 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.

Kejadian ketiga, KPPS menghentikan proses pemungutan suara setelah mengetahui adanya indikasi Surat C Pemberitahuan yang palsu.

Hal ini terjadi di TPS 6 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire.

Kejadian keempat, pencoblosan surat suara sisa oleh Ketua KPPS di TPS 10 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire.

Kejadian kelima, adanya pergeseran logistik sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan.

Hal ini terjadi di TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire.

Kejadian keenam, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, yakni terjadi di TPS 2 Kampung Sima Distrik Yaur.

Kejadian tersebut dibuktikan dengan saksi dan alat bukti.

Saksi diantaranya Markus Madai, SE, Adriana Sahempa, S.PAK, Yulianus Nokuwo, S.Sos.

Sementara alat bukti berupa catatan kejadian khusus oleh pengawas dan bukti foto/vidio.

Atas terhadap hal kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pleno dan memutuskan agar pada TPS TPS yang disebutkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 112 UU nomor 10 tahun 2016.

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mangakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kai, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau

e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. (ros)