Home Nabire Pertanahan Minta Dukungan Pertegas Tanah Negara

Pertanahan Minta Dukungan Pertegas Tanah Negara

Suroso  Senin, 3 Agustus 2020 22:11
 Pertanahan Minta Dukungan Pertegas Tanah Negara

NABIRE - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire meminta dukungan dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire dan masyarakat adat wilayah Nabire untuk mempertegas batas tanah negara Kota Nabire yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) tahun 1966 tentang batas tanah yang diserahkan masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk membangun kota Nabire.

Karena, secara parsial, tidak ada batas yang tegas.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, Renardy Tambunan di ruang kerjanya saat menerima Komisi B DPRD Kabupaten Nabire Hearing ke Kantor BPN Nabire, dipimpin Suyono, Senin (3/8).

Kelompok I hearing DPRD Nabire ke Kantor BPN, Suyono sebagai Ketua, Udin Mardin dan Amandus Pigay.

Tambunan mengatakan, tanah yang diserahkan kepada pemerintah merupakan tanah negara sesuai SK 66, pemberian hak kepada pemerintah.

Masyarakat tau hanya berupa konseptual bahwa lahan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah tetapi secara parsial, masyarakat tidak tau seperti apa tanah negara yang diserahkan kepada pemerintah.

Tambunan menambahkan, berkeinginan untuk memastikan wilayah yang diserahkan kepada pemerintah sebagai tanah negara itu seperti apa.

Memang di dalam SK 66 itu, secara konseptual sudah dicantumkan.

Namun ingin memastikan, batas wilayah yang ditentukan di dalam SK 66 itu secara parsial, ingin tahu secara betul-betul, ini tanah negara.

Tambunan didampinggi 4 kepala bagian Kantor BPN Nabire menambahkan, di dalam SK 66, tidak salah ada tiga titik tetapi, ingin memastikan betul-betul titik batas yang diserahkan masyarakat adat sebagai tanah negara.

Batas tanah negara dilepas masyarakat adat titik awal dari Kali Oyehe, 5 KM ke arah barat sejauh 5 KM dan sejauh 150 KM dari ombak pukul pantai.

Tambunan yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Nabire ini mengakui untuk menentukan titik batas tanah negara yang diserahkan masyarakat adat kepada pemerintah sebagai tanah negara ini berat, karena tidak sekedar mematok batas tanah negara.

Ketua Komisi B, Udin Mardin mengatakan, masyarakat Nabire ingin memastikan, batas tanah negara secara tegas oleh BPN.

Karena, masyarakat masih mempertanyakan batasan yang tegas soal batas tanah negara di Nabire.

Tambunan mengatakan sosialisasi tanah negara ini penting, dengan melibatkan masyarakat adat wilayah Nabire, pemerintah daerah termasuk DPRD dan lembaga sosial masyarakat (LSM) serta aparat kepolisian dan keamanan.

Oleh sebab itu, Kepala Kantor BPN Nabire meminta dukungan dari dewan untuk menetapkan tanah negara di Nabire melalui Peraturan Daerah (Perda) sehingga setiap warga dan pemerintah mengetahui batas-batas tanah negara dan ketentuan pemerintah yang diatur melalui produk hukum daerah berupa Perda.

Ketua Kelompok I Hearing DPRD Nabire, Suyono mengatakan hal itu akan dibicarakan secara internal dewan. (ans/eby)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Diminta Mundur
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:19
Waktu Pengumuman CPNS Nabire Masih Tanda Tanya
Suroso  Rabu, 19 Agustus 2020 0:28
Hasil CPNS 2018 Nabire Belum Diumumkan
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:23
Diduga Covid, Pasien Meninggal Dunia
Suroso  Kamis, 10 September 2020 11:22

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan