Home Pemda Intan Jaya Pemkab Intan Jaya Telah Serahkan LKPD Pemeriksaan Tahun 2019

Pemkab Intan Jaya Telah Serahkan LKPD Pemeriksaan Tahun 2019

Suroso  Kamis, 11 Juni 2020 0:17
Pemkab Intan Jaya Telah Serahkan LKPD Pemeriksaan Tahun 2019

SUGAPA - Senin (8/6) lalu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya secara resmi telah menyerahkan LKPD untuk Pemeriksaan tahun 2019 tentang pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat dalam APBD tahun 2019 kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua.

Berkas diserahkan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni SS,M.Si dan diterima langsung Ketua BPK RI Perwakilan Papua, Paula H. Simatupang di ruang kerjanya.

Bupati Natalis Tabuni kepada media mengatakan, dirinya menyampaikan apresiasi dari BPK RI.

Walaupun pandemi Covid-19 menjadi penghambat baru diserahkannya LKPD tersebut.

Dengan diserahkannya LKPD 2019 itu, selanjutnya tim audit BPK akan melakukan pemeriksaan dan audit di kabupaten tersebut. “Kami juga berdiskusi, tim audit BPK dimasa pandemi Covid ini akan mencari solusi untuk segera melakukan audit. Kemungkinan besar diharapkan kalau pandemi covid sudah melandai atau turun, tim akan ke Intan Jaya,” terangnya.

Selain itu juga dirinya telah menyampaikan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua, bahwa Kabupaten Intan Jaya pada prinsipnya aman.

Oleh karena itu, tim BPK dapat ke Intan Jaya untuk melaksanakan tugas utama dalam hal ini melakukan audit.

Dijelaskan Bupati Natalis, dengan hasil audit dari BPK RI, akan mempercepat pula penetapan APBD Perubahan tahun 2020. Sebab, setelah pemeriksaan oleh BPK, akan keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Yang akan memberikan percepatan perubahan APBD induk tahun 2020. “Itu yang saya pikir terpenting, karena kita ketahui bersama karena pendemi Covid ini beberapa kali sudah dilakukan perubahan dalam APBD terutama formasi tentang Refocusing yang kita lakukan ini.

Banyak kegiatan yang sudah kita batalkan, anggarannya digeser ke biaya tak terduga,” bebernya.

Sebab anggaran tak terduga adalah fleksibel dan bisa digunakan kalau-kalau situasi covid di wilayah yang seperti Intan Jaya yang dengan topografi sangat sulit. “Supaya kalau ada seperti meninggal, sudah ada biaya yang tersedia dalam Refocusing,” katanya.

Dikesempatan itu dirinya juga memaparkan strategi kebijakan dalam Refocusing anggaran untuk menyiasati anggaran untuk covid dan bencana alam lainnya, sudah dialokasikan 25 persen dari APBD induk tahun 2020. “Itu disisihkan semua ke anggaran tak terduga,”imbuhnya.

Diakuinya akibat Refocusing yang didasarkan pada Permendagri dan Permenkeu tersebut, kegiatan-kegiatan banyak yang sudah dibatalkan. Antara lain belanja pegawai, perjalanan dinas.

Biaya koordinasi, belanja bantuan lainnya yang masih bisa ditunda. Sehingga, kembali lagi dengan proses penyerahan dokumen LKPD pada BPK ini, nantinya BPK melakukan pemeriksaan audit APBD 2019 di Intan Jaya, lalu hasilnya akan terbit LHP.

Kalau LHP dari BPK sudah terbit maka bisa dilakukan APBD Perubahan.

Kalau kesepakatan dari diskusi bersama kepala BPK Perwakilan Papua, sudah menyepakati nanti setelah penerbangan dalam wilayah Papua dibuka oleh Gubernur, maka dalam kesempatan pertama tim audit BPK akan terbang menuju ke Nabire untuk selanjutnya ke Intan Jaya. “Nanti paling tidak awal bulan Juli APBD Perubahan Intan Jaya tahun 2020 sudah bisa dilakukan,”harapnya.

Bupati Natalis Tabuni sendiri tak menampik, dengan adanya Refocusing berdampak pada biaya perjalanan Bupati/Wakil Bupati, Sekda dan OPD keluar daerah dari Intan Jaya, Biaya koordinasi, konsultasi dan lainnya diambil semua.

Kemudian ada pos biaya seminar, pelatihan-pelatihan yang bersifat kolektif yang sudah direncanakan untuk diluar daerah.

Demikian halnya dengan belanja tanah dan aset yang sudah dianggarkan juga dipangkas.

Termasuk dari Sumber dana DAU juga hibah tentang beberapa belanja publik seperti infrastruktur semisal jembatan ditempat–tempat yang sulit seperti di Wandai, Pogapa, Ugimba. “Ini karena selain dari Covid juga ada gangguan keamanan dari TPN/OPM yang dinamakan KKB. Karena mereka (KKB-red) berada disana dan itu tidak mungkin kita bangun.

Oleh karena itu ditarik semua. Jadi menimbang juga faktor keamanan dan covid ini maka kita revisi kembali yang bisa terjangkau saja.

Daripada, kalau anggaran itu dibiarkan sementara kita butuh dana covid, serta untuk penanganan keamanan begitu banyak.

Tapi karena anggaran itu kita bertahan. Akhirnya kita akan alami kesulitan pembiayaan.

Sementara pos yang dimaksud pun sampai akhir tahun belum tentu selesai,”jelasnya secara gamblang.

Selain itu juga kegiatan–kegiatan yang berada di OPD–OPD diakuinya ada muaranya terkait dengan penanganan kesehatan di recofusing untuk penanganan covid.

Meski demikian, Bupati Natalis menyebut selain kebijakan refocusing tersebut, pihaknya juga siapkan “dana segar” sebesar 25 persen.

Lanjutnya jika 25 persen anggaran itu tidak memenuhi syarat, maka akan dikenakan sanksi dari pusat yakni penundaan transferan DAU. “Tapi Puji Tuhan untuk Intan Jaya sudah memenuhi syarat, itu kurang lebih Rp.70-an miliar sudah dimasukkan dalam dana tak terduga.

Dan kita sudah ada transferan belanja pegawai dan lainnya dikirim dari Pemerintah Pusat,”bebernya.

Kepala BPK RI Sempat Pesimis Dalam pertemuan tersebut diakuinya lagi bahwa BPK RI sempat menyinggung kondisi keamanan di wilayah yang berdekatan dengan Kab. Puncak Jaya.

Kaitannya dengan kehadiran tim BPK yang akan melakukan audit disana, Bupati Natalis mengakui kepala BPK RI Perwakilan Papua juga sempat mempertanyakan hal itu. Dan sudah dijelaskan.

Dengan kondisi terkini dan antara lain masih belum ditemukannya dua orang yang hilang hingga saat ini.

Dari gambaran itu memang diakui Bupati Natalis ketua BPK sempat sedikit pesimis untuk turun langsung pemeriksaan fisik disana.

“Tetapi, kami juga meyakinkan tim BPK untuk datang kesana. Kami dalam posisi welcome,”ujarnya. Karena untuk ibukota Intan Jaya di Sugapa dalam kondisi aman.

“Tentu kami juga secara sportif sampaikan daerah mana yang bisa membahayakan keamanan, itu pasti kita akan bekerjasama dengan pihak keamanan, dalam hal ini Kapolres dan Dandim yang ada disana supaya tidak bisa lakukan perjalanan pemeriksaan disana tapi bisa fokuskan ke kabupaten,”jelasnya.

Dengan demikian bisa hal ini bisa dilakukan supaya semua bisa bekerja dengan baik dan maksimal.

Sehingga pemeriksaan audit BPK bisa selesai terlaksana dengan baik yang berujung pada Perubahan APBD 2020. “Harapan kita di awal bulan Juli 2020,”tandasnya. (ist)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Diminta Mundur
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:19
Waktu Pengumuman CPNS Nabire Masih Tanda Tanya
Suroso  Rabu, 19 Agustus 2020 0:28
Hasil CPNS 2018 Nabire Belum Diumumkan
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:23
Diduga Covid, Pasien Meninggal Dunia
Suroso  Kamis, 10 September 2020 11:22

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan