Home Papua Tengah Anggota DPRD Dogiyai Bisa Pimpin Lembaga Dewan

Anggota DPRD Dogiyai Bisa Pimpin Lembaga Dewan

Suroso  Sabtu, 12 Mei 2018 22:53
Anggota DPRD Dogiyai Bisa Pimpin Lembaga Dewan
NABIRE – Heran dan aneh tetapi nyata, seorang anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai bisa memimpin kegiatan lembaga dewan, menjalankan tugas Ketua DPRD setempat. Padahal, masih ada dua pimpinan yakni Wakil Ketua I dan Wakil Ketua  II. Anggota DPRD atas nama (YA) menjalankan tugas-tugas Ketua DPR Dogiyai menggantikan peran Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, Fien Iyai yang menderita sakit sehingga tidak menjalankan tugas secara normal. YA menjalankan tugas Ketua DPRD hanya berdasarkan rekomendasi penunjukan dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Perwakilan mahasiswa dan masyarakat asal Dogiyai di Nabire mempertanyakan, apakah bisa, seorang anggota dewan menjalankan tugas-tugas Ketua DPRD, seperti memimpin rapat internal, mewakili Ketua dalam urusan kepentingan daerah, hanya berdasarkan sebuah rekomendasi dari partai. Sementara dua pimpinan, Wakil Ketua I, Ferdinan Gobay dan Wakil Ketua II, Markus Mote, tidak sakit dan aktif menjalankan tugas. Apakah tidak bisa, dua pimpinan lain mengganti pekerjaan tugas Ketua selama Ketua masih sakit dan berhalangan hadir. Karena, pimpinan dewan bersifat kolektif sehingga ketika Ketua berhalangan, tugas Ketua dijalankan oleh dua pimpinan lain, bukan anggota. Untuk membuktikan pertanyaan masyarakat dan mahasiswa, acuannya, kedudukan anggota DPRD, DPRP, DPR dan DPD, acuannya di Undang Undang MD3 yang terakhir perubahannya tahun 2018. Pengalaman di tempat lain dan lazimnya, pimpinan DPRD di kabupaten/kota diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Dan melaksanakan tugas sebagai pimpinan setelah dilantik dalam Sidang Paripurna. Pada saat awal masa jabatan, pimpinan sementara mengusulkan nama-nama pimpinan ke Gubernur berdasarkan rekomendasi penunjukan dari partai pemenang Pemilihan  Umum Legislatif (Pileg) melalui Bupati/Walikota. Gubernur mengeluarkan SK pimpinan dewan berdasarkan rekomendasi partai politik dan pengantar dari Bupati/Walikota. Selama belum ada SK Gubernur tentang pimpinan DPRD, kegiatan dewan dipimpin oleh pimpinan sementara (biasanya anggota tertua dan termuda). Sekalipun sudah ada SK Gubernur tetapi belum dilaksanakan pelantikan, tugas pimpinan masih dijalankan oleh pimpinan sementara. Berbeda dengan ketika pergantian pimpinan dilakukan sebagai pengganti antar waktu. Anggota DPRD bisa diganti apabila memenuhi salah satu dari 3 syarat pengantian anggota. Salah satunya, meninggal dunia. Pengganti antar waktu (PAW) berdasarkan nomor urut perolehan suara (mulai pemilu 2009) di dalam satu daerah pemilihan. Proses PAW, diusulkan oleh partai yang bersangkutan, berdasarkan rekomendasi penunjukan oleh Dewan Pengurus Pusat. DPRD setempat memproses PAW berdasarkan surat dari partai dengan meminta pengantar dari Bupati/Walikota sebelum Gubernur menetapkan anggota DPRD pengganti antar waktu. Demikian juga dengan proses penggantian pimpinan. Partai mengusulkan nama pimpinan pengganti kepada DPRD setempat. Berdasarkan penunjukkan partai, DPRD memproses ke Gubernur dengan meminta pengantar dari Bupati/Walikota. Gubernur menerbitkan SK Pimpinan pengganti antar waktu berdasarkan pengantar Bupati/Walikota dan rekomendasi partai politik yang bersangkutan. Selama belum ada rapat internal dewan dan belum ada pengantar dari Bupati/Walikota, dan belum ada SK dari Gubernur, rekomendasi partai hanya rekomendasi biasa, hanya sebatas usulan. Kalaupun sudah ada SK Gubernur, selama tidak ada pelantikan pimpinan DPRD dalam sidang paripurna istimewa, yang bersangkutan bukan pimpinan dewan, masih anggota sehingga tidak bisa menjalankan tugas-tugas pimpinan dewan termasuk Ketua DPRD. Anggota DPRD yang bersangkutan sah sebagai Ketua setelah dilantik dan diambil sumpah di dalam Sidang Paripurna. Selama proses panjang ini tidak dilalui, belum bisa berbuat banyak. (ans)
Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:42
MEMBENTUK GENERASI BANGSA YANG BERCORAK PAPUA
Oleh Ernest Pugiye Anak-anak asli Papua (selanjutnya akan disebut anak-anak Papua) sebagai generasi penerus bangsa masih nampak kehilanga
Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:43
Menyambut MTQ XXVII Propinsi Papua di Nabire Refleksi Al Qur’an sebagai Spirit Kebersamaan dan Berkemajuan
oleh : Basirun Samlawi (Dosen STAI As Syafi’iyyah Nabire) Perhelatan besar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVII propinsi Papua tahun
Agenda Nabire
PENGUMUMAN
 Selasa, 24 April 2018 2:1

Pengumuman
Kepada Yth : Para Guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire

Dengan ini diinformasikan bahwa pembayaran Gaji Guru SMA/SMK bulan April 2018 telah dibayarkan pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya untuk pembayaran gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2018 melalui mekanisme SP2D Gaji Susulan (Rapel) tiga (3) bulan saat ini sedang dalam proses penginputan nama-nama sejumlah 398 orang guru SMA/SMK oleh BPKAD Provinsi Papua (Subdit Belanja Gaji ASN) yang akan dibayarkan pada bulan ini juga.Hal tersebut sesuai hasil koordinasi dan konsultasi pihak Pemkab Nabire, kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua.

Demikian informasi ini disampaikan terima kasih.

 

Kepala BPKAD Nabire

Slamet, SE.,M.Si

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Info Loker