Home Papua Barat Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Suroso  Sabtu, 10 Februari 2018 6:14
Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum
KAIMANA - Kapolres Kaimana AKBP Robertus A. Pandiangan angkat bicara terkait adanya aktivitas penambangan emas secara illegal di wilayah Distrik Teluk Etna. Ia menegaskan, kegiatan pemanfaatan kekayaan Negara yang tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum bagi yang melanggar aturan lanjut Kapolres, adalah selain hukuman badan berupa penjara, juga sanksi denda dalam bentuk uang. Selain kepada pihak pengusaha atau investor, sanksi hukum juga akan dikenakan kepada masyarakat yang memberikan izin pengelolaan kekayaan alam dimaksud. “Kita acuannya jelas yakni Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada diatasnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu artinya kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara,” jelas Kapolres. Dilanjutkan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang atau perusahaan yang hendak mengelola kekayaan Negara harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Khusus penambangan emas di Etna lanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sudah secara jelas mengatur bahwa siapa pun yang berkeinginan untuk mengelola harus mendapat izin resmi dari pemerintah. “Orang datang kesini itu tidak seenaknya saja. Kalau mau melakukan usaha harus mendapat izin dari pemerintah. Disini ada Bupati sebagai kepala pemerintahan. Dan karena Etna ini masuk dalam salah satu wilayah distrik di Kabupaten Kaimana, maka harus ada izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kaimana,” ujar Kapolres. Dengan demikian lanjutnya, jika penambangan emas di Distrik Teluk Etna dilakukan tanpa izin maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum yang patut diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan tanpa izin resmi sesuai Pasal 158-162, adalah 10 tahun penjara ditambah denda sebesar 10 miliar. “Kegiatan penambangan itu diatur undang-undang. Kalau tidak ada izin pengelolaan, itu sudah melanggar undang-undang. Ada sanksi pidananya, apabila dilakukan secara illegal, yang bersangkutan akan dikenakan hukuman badan 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin juga bisa dipidana, dalam hal ini karena masyarakat menjual hasil kepada perusahaan yang tidak mengantongi izin tersebut,” jelas Kapolres. Ditambahkan, untuk melaksanakan sebuah usaha penambangan, harus ada uji Amdal (Analisa Masalah Dampak Lingkungan). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan penambangan tidak berdampak buruk pada lingkungan. “Setelah mendapat izin, tidak bisa langsung operasi karena harus ada Amdalnya. Kalau tidak dipenuhi maka ini juga melanggar aturan,” pungkasnya. (ist)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Diminta Mundur
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:19
Waktu Pengumuman CPNS Nabire Masih Tanda Tanya
Suroso  Rabu, 19 Agustus 2020 0:28
Hasil CPNS 2018 Nabire Belum Diumumkan
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:23
Diduga Covid, Pasien Meninggal Dunia
Suroso  Kamis, 10 September 2020 11:22

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan